Selasa, Juni 28, 2022
BerandaOpiniKetika Swasembada Garam Terjegal Kebijakan Impor

Ketika Swasembada Garam Terjegal Kebijakan Impor

Ketika Swasembada Garam Terjegal Kebijakan Impor
Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

Pemerintah akan kembali melakukan impor garam. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) dalam konferensi pers virtual tanggal 19 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan alasan yang mendasari dilakukannya impor garam terkait dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. Pemerintah Indonesia rencananya akan melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton dengan peruntukan memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mendag kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri (kompas.com,19/3/2021)

Impor garam yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 terhitung cukup besar. Menurut Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, pemerintah akan melakukan impor garam sebesar 3,07 juta ton (tirto.id, 17/3/2021). Jumlah ini dinilai fantastis karena melampaui standar impor yakni sebesar 2,57 juta ton. Tercapainya kestabilan stok garam industri menjadi acuan pemerintah dalam menaikkan angka impor.

Bahkan, target swasembada yang sedianya akan diprogramkan pada tahun 2022 urung terwujud sebab besarnya permintaan terhadap garam industri.

Kebijakan impor garam seharusnya memperhatikan stabilitas harga garam lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan memperhitungkan jumlah impor dengan hasil produksi petambak garam lokal.

Sebagaimana dijelaskan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa jumlah impor garam mencapai 3 juta ton akan menjatuhkan harga garam lokal hingga Rp 1.500 per kilogram (bisnis.com, 21/3/2021). Bahkan, lanjut Susi dalam cuitan twitternya, pada kurun 2015 hingga awal 2018 harga garam yang diperoleh petambak rata-rata di atas Rp 1.500, dengan kondisi impor garam tidak lebih dari 1,7 juta ton. Terlebih impor yang akan dilakukan tahun ini berbarengan dengan rencana swasembada garam.

Keputusan pemerintah untuk melakukan impor garam menjelang swasembada disayangkan banyak pihak. Asosiasi Petani Garam Indonesia melalui ketuanya menilai aksi impor ini makin membuat nasib petambak terpuruk. Hal tersebut terjadi akibat rendahnya harga garam yang diterima petani akibat kalah bersaing dengan garam impor. Petambak tidak lagi memiliki akses untuk menjual hasil panen garam mereka dengan harga yang layak.

Kerugian akibat pembatalan swasembada juga menjadi persoalan yang tak terelakkan. Tentu ini akan berimbas pada tingkat kesejahteraan petambak yang sulit untuk terwujud.
Impor garam telah mengukuhkan kepentingan korporasi di atas kepentingan rakyat. Telah nampak keberpihakan kebijakan ini pada tuntutan sektor industri dengan memilih menaikkan jumlah impor dan membatalkan target swasembada.

Meski dengan dalih demi menjaga kecukupan pasokan garam dalam negeri, namun itu semua faktanya tidak diperuntukkan bagi petambak lokal. Dalam hal ini petambak tetap merugi sebab panen garam tidak lantas menjadikan komoditas garam mereka terbeli dengan harga yang layak. Di sisi lain, importir garam menjadi pihak yang sangat diuntungkan melalui aktifitas impor ini.

Kebijakan impor barang merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja. Menurut Indonesia for Global Justice (IGJ), pada pasal 37 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan, Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. Selain itu pasal ini dijabarkan dalam PP No. 27 tahun 2021 Pasal 289 yang tidak menyebutkan batasan waktu atas impor garam (villagerspot.com,25/3/2021).

Penanganan atas persoalan garam dalam negeri ini dipengaruhi oleh pandangan ideologis. Dalam ideologi kapitalisme, fungsi negara sebatas sebagai fasilitator antara korporasi dengan kebutuhan masyarakat. Para korporat diberikan kesempatan untuk menguasai aspek ekonomi bahkan ketika itu terkait langsung dengan kebutuhan pokok rakyat. Korporasi diberi kewenangan yang sangat besar untuk menanamkan modalnya sehingga dapat meningkatkan pemasukan bagi negara.

Disinilah akhirnya tercipta ketergantungan antara negara dengan korporasi, adanya saling silang kepentingan di dalamnya.

Berbeda halnya dengan pandangan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. Syariat Islam menjadikan negara, melalui penguasa, sebagai pihak yang bertanggungjawab menjamin kebutuhan masyarakat. Dalam hadits Nabi Saw disebutkan bahwa, “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al Bukhari).

Bentuk dari jaminan yang diberikan oleh negara mewujud dalam kebijakan terkait menjaga ketahanan pangan. Negara Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah akan memastikan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara terkelola dengan baik sesuai ketentuan hukum syara’.

Negara yang berdasarkan syariah akan memaksimalkan peningkatan hasil sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Perhatian yang besar dicurahkan oleh negara atas produksi pangan yang dikelola oleh rakyat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Adapun aktifitas impor hanya menjadi sebuah pilihan ketika kondisinya komoditas terkait tidak memunginkan untuk diproduksi di dalam negeri. Sangat berbeda dengan cara pandang yang diadopsi oleh negara berhaluan kapitalisme. Impor bukanlah sebuah perkara mendesak dalam Khilafah, dan negara sangat serius dalam mengurusi pemenuhan kebutuhan rakyat.

Islam memiliki cara pandang yang khas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat. Syariat Islam juga tepat dalam menuntaskan problem ketergantungan pada impor. Kapitalisme jelas hanya menjadikan negara sebatas perantara kepentingan korporasi, sedangkan dalam syariat Islam negara hadir sabagai penjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Akankah kita masih berharap pada pengaturan ala kapitalisme? Saatnya beralih kepada sistem islam yang paripurna.

Artikulli paraprakPetambak Garam Makin Karam
Artikulli tjetërBahagia Itu Begini Caranya
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments