32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Buah Tragedi Satu Abad Tanpa Khilafah, Institusi Keluarga dalam Belenggu Penjajah

Must Read




Buah Tragedi Satu Abad Tanpa Khilafah, Institusi Keluarga dalam Belenggu Penjajah

Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Pendidik)

Sebagai perisai bagi umat, Khilafah Islamiyyah telah terbukti tiga belas abad lamanya memimpin dunia dan melindungi umat manusia. Bukan hanya bagi muslim, tapi juga bagi non muslim. Terutama, khilafah Islamiyyah telah memperkokoh institusi keluarga agar selalu berada dalam koridor Syara’ serta menjadi pelindung hakiki bagi perempuan.

Namun, kondisi kian berubah tatkala keruntuhan khilafah Islamiyyah telah berbilang satu abad. Sejak runtuh pada tahun 1342 H, kondisi kaum muslim berubah drastis dan mengalami kemunduran begitu signifikan. Dari posisi kemuliaan menjadi kehinaan, dari kemajuan menjadi kebobrokan, dan dari peradaban cemerlang menjadi peradaban gelap yang hilang dari cerita sejarah.

Sejak keruntuhan Khilafah Islamiyyah, sistem kufur barat mendominasi dunia. Siapa yang kini tidak dicengkeram dengan sistem sekuler-kapitalisme? Ya pasti ia negara dengan ideologi komunisme yang hanya meliputi negeri dengan hitungan jari. Sedangkan, eksistensi ideologi gagasan Adam Smith, Plato, dan Aristoteles ini masih membelenggu kaum muslim dan negeri-negeri muslim. Tak terkecuali institusi keluarga, sebagai institusi kecil tentu mudah terjerat dengan pemikiran bathil dan strategi para penjajah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa metode ideologi kapitalis-sekuler untuk menancapkan hegemoninya adalah dengan penjajahan. Sebuah metode yang melibatkan pemaksaan antara pihak yang menjajah yakni barat terhadap pihak terjajah yaitu negeri muslim. Penjajahan pun bukan cuma secara fisik, tapi ada penjajahan gaya baru (neo imperialisme) dengan penjajahan ekonomi maupun penjajahan pemikiran.

Cara terbaik untuk membelenggu negeri-negeri muslim tentu dengan penjajahan pemikiran dan ratifikasi perundang-undangan global. Bertajuk kesepakatan internasional, negara kufur yang muncul sebagai negara adidaya memiliki andil yang cukup untuk melancarkan beragam strategi dan kepentingannya. Banyak undang-undang internasional diterbitkan, dan ditandatangani secara sadar oleh para pemimpin boneka, termasuk juga negeri ini.

Salah satunya adalah adopsi konvensi global hak perempuan. Pada tahun 1995, sebanyak 89 negara mengadopsi BPfA tentang penghapusan bias gender. Dan Indonesia pun juga menjadi salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination against Women) sejak 24 Juli 1984 melalui UU RI No.7 Tahun 1984.

Kita perlu memahami bahwa meratifikasi Konvensi CEDAW berarti wajib mengadopsi keseluruhan pasal di dalamnya  untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta. Yang imbasnya hukum-hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga tentu bernafaskan konvensi ini. Kita bisa lihat dari produk perundang-undangan tentang perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, serta lainnya.

Dan tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam Konferensi kependudukan (ICPD) Kairo pada tahun 1994. ICPD ini mengusung program tentang Kesehatan reproduksi dan juga hak aborsi. Kesehatan reproduksi yang dibahas akan ditindak lanjuti dalam program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) salah satunya dan digawangi oleh BKKBN. Dengan program generasi berencana (GenRe) hasil konvensi ICPD ini bisa terealisasi.

Buktinya saja pada saat memperingati Hari Kependudukan Dunia setiap tanggal 11 Juli, BKKBN bekerja sama dengan UNFPA menggelar seminar bertajuk ‘Mengurangi Unmet Need KB, Angka Kematian Ibu, Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya, serta Mencapai Bonus Demografi dalam Kerangka ICPD dan SDGs 2030’. Kerangka ICPD dan SDGs 2030 menjadi kerangka berfikir dan kerangka hukum bagi negeri-negeri muslim yang terlibat di dalamnya. (Sumber : detik news, 2019)

Tentu kita bertanya, apa dampak dari ratifikasi berbagai konvensi ini? Pertama, dampaknya adalah produk hukum yang diberlakukan di negeri ini memang sesuai dengan negara penjajah. Kedua, akibat dari hukum bathil yang diterapkan, muncullah beragam persoalan yang menyandera perempuan dan keluarga.

Untuk dampak yang pertama, seharusnya makin sadar bahwa negeri ini telah hilang kemandirian. Kita tidak perlu mengelak lagi ideologi negeri ini adalah ideologi kapitalis-sekuler yang penuh dengan dikte asing. Dalam pembuatan undang-undang pun harus mempelajari konvensi dan memuluskan pemikiran-pemikiran barat seperti feminisme, liberalisme, hedonisme, dan isme-isme lainnya. Lantas, apakah ide-ide tersebut adalah ide yang benar untuk diadopsi oleh masyarakat?

Kemudian yang kedua, terkait dengan kerusakan yang bermunculan. Ini seharusnya membuat kita sadar bahwa ide yang berasal dari buah pikir manusia dan hawa nafsunya hanya meniscayakan kerusakan. Persoalan perempuan mulai dari kasus perceraian, kekerasan fisik hingga seksual, pelecehan seksual, dan juga tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi merupakan buah dari produk hukum yang salah pula. Karena produk hukum yang ada menuhankan nilai kebebasan daripada ketuhanan.

Contoh saja kerusakan dalam institusi keluarga seperti perceraian. Angka perceraian setiap tahun selalu meningkat. Dalam pandemi pun, angka perceraian juga terjadi. Dan ini didominasi faktor ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan. Betapa seringnya perempuan menjadi pihak yang korban sekaligus pelaku kerusakan dan dibela dengan jargon hak-hak perempuan. Padahal, pembelaan tersebut hanya topeng agar perempuan makin liberal dan institusi keluarga menemui titik kehancurannya.

Tiada jalan lain selain mengembalikan khilafah Islamiyyah ke pangkuan umat. Khilafah Islamiyyah adalah institusi yang menerapkan syariat Islam Kaffah. Sebagai muslim, jika kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur sudah seharusnya juga menjadikan hukum Allah sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan khilafah sebagai negaranya.

Khilafah Islamiyyah telah berhasil mengokohkan institusi keluarga dengan seperangkat syariat mulai dari syariat tentang peran dan tanggung jawab suami-istri, peran sebagai orangtua bagi anak, peran pendidikan pertama dan utama hingga melahirkan generasi Sholih dan Sholihah. Lihat saja bagaimana potret keluarga di zaman khilafah Islamiyyah, keluarga ‘Ali bin Abi Thalib dan Fathimah, kemudian keluarga Umar bin Abdul Aziz di masa kekhilafahan Umayyah, dan juga keluarga kaum muslim pada umumnya. Penuh dengan ketaatan, kemuliaan dan ketentraman karena berada dalam koridor hukum Syara’ yang dijaga oleh khilafah Islamiyyah.

Oleh sebab itu, menghentikan belenggu penjajah terhadap perempuan dan keluarga tidak lain hanya dengan menegakkan syariat Islam dalam naungan khilafah. Bukan sekadar untuk menanggulangi masalah, tapi konsekuensi kita yang mengaku bersyahadat dan mengikuti Sunnah. Mari, berjuang bersama menghapus sistem kapitalisme dari peradaban dan beralih kepada khilafah Islamiyyah ‘ala minhaj nubuwwah. Wallahu a’lam bish shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This