33 C
Jakarta
Sunday, January 17, 2021

Sekolah dibuka awal Semester Genap, Orang Tua bak makan buah simalakama

Must Read

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat?

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat? Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Penulis) Istilah golput atau golongan putih ini sudah...

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi Oleh : Ummu Hanan (Aktifis Muslimah) Konsep kampus merdeka memunculkan pro dan kontra....

Sekolah dibuka awal Semester Genap, Orang Tua bak makan buah simalakama

Sekolah dibuka awal Semester Genap, Orang Tua bak makan buah simalakama Oleh: Bunda Atika. S.Pd (Praktisi Pendidikan di Balikpapan) Menteri Pendidikan dan...




Sekolah dibuka awal Semester Genap, Orang Tua bak makan buah simalakama

Oleh: Bunda Atika. S.Pd
(Praktisi Pendidikan di Balikpapan)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem memperbolehkan sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada awal semester genap bulan Januari 2021. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021. Rencana ini didukung oleh Komisi X DPR yang disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Beliau menyatakan bahwa sekolah boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan syarat harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat (Liputan6.com)

Nadiem mengatakan pembelajaran tatap muka sepenuhnya diserahkan kepada tiga pihak yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah. Ini berlaku untuk wilayah semua zona dengan pertimbangan, “pemda yang bisa menentukan dan memilih daerah dengan cara yang lebih detail”, lanjut Nadiem. Ia juga mengatakan bahwa orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diijinkan ikut masuk sekolah atau tidak. Kebijakan Kemendikbud ini ditindaklanjuti oleh Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur dengan surat yang disampaikan kepada Kepala cabang Dinas seluruh Wilayah dan Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB/SKh dalam rangka Persiapan Penyelenggaran Pembelajaran Tatap Muka pada semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Mendikbud menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberika izin pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, karena dikhawatirkan timbulnya dampak negatif terhadap siswa yang disebabkan terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Mulai kendala tumbuhkembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi, serta ancaman putus sekolah turut menjadi pertimbangan.

Setelah 10 bulan pembelajaran online berlangsung, menimbulkan deretan kasus di tengah masyarakat. Seperti yang baru-baru ini terjadi, kasus seorang siswa di Gowa yang meminum racun serangga akibat stress karena beban tugas sekolah sementara jaringan internet yang sulit. September lalu siswa SD kelas 1 di Lebak, Banten meninggal dunia karena dianiaya ibunya akibat sulit diajari belajar daring. Dan beberapa hari yang lalu, seorang siswi SMP di Balikpapan ditemukan pingsan setelah ujian daring, dan meninggal dunia di rumah sakit diduga karena terlalu lama belajar. Masih banyak fakta yang membuat orang tua gelisah ketika pembelajaran non tatap muka ini semakin diperpanjang.

Belum lagi jika pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka, maka sekolah wajib memenuhi persyaratan untuk mematuhi protokol kesehatan. Maka perlu mekanisme pengaturan disertai infrastruktur yang memadai demi menjaga kesehatan warga satuan pendidikan. Sekolah harus meyediakan ruangan yang memadai, tempat cuci tangan dalam jumlah yang memadai, beserta fasilitas penunjang yang lain. Tentunya sekolah perlu pendanaan yang cukup untuk memenuhi persyaratan sesuai standar kesehatan. Namun buktinya, masih banyak sekolah yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai yang diharapkan pemerintah karena terkendala terbatasnya pendanaan sekolah. Belum lagi pemerintah juga harus konsisten memantau kasus covid-19 dan intensif memeriksa kesehatan warga instansi pendidikan secara berkala. Permasalahannya, sudahkah semua itu dipersiapkan oleh pemerintah? Jangan sampai ketika resiko buruk benar-benar terjadi, lagi-lagi pemerintah gagap dalam mengatasinya, sehingga keselamatan warga instansi pendidikan yang dipertaruhkan.

Setelah PSBB diberlakukan disusul dengan New Normal semakin memperparah keadaan. Fakta angka penyebaran virus corona di Indonesia masih cukup tinggi. Per 29 Nopember 2020, kasus positif Covid-19 bertambah 6.267 menjadi 534.266 kasus (Merdeka.com). Ini menunjukkan pemerintah pusat dan daerah belum optimal mengupayakan penurunan jumlah kasus positif tersebut. Ketika angka kasus positif masih tinggi, maka kebijakan memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah sangat beresiko. Siswa SD, SMP, dan SMA, sangat berpotensi terinveksi virus covid-19 ini. Begitu juga para guru, orang tua, dan semua orang yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan.

Maka sangatlah wajar jika orang tua khawatir dengan memperbolehkan anak-anaknya pergi ke sekolah sementara mereka tidak ada yang menjamin keselamatannya dari penyebaran virus corona. Pasalnya, kebijakan boleh dan tidak untuk belajar dengan tatap muka diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Dalam arti orang tualah yang memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko dan keselamatan anak-anaknya. Orang tua dihadapkan pada dua kondisi yang serba salah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberi rasa aman terhadap pelajar dan masyarakat. Inilah wajah kapitalisme, yang nyata-nyata meremehkan penularan penyakit, dan mempertaruhkan nyawa manusia dengan kepentingan materi.

Padahal jika pemerintah sejak awal serius dan mampu memisahkan warga masyarakat yang positif covid-19 dan warga yang sehat, tentunya karantina akan lebih efektif dilakukan untuk masyarakat yang terkena wabah. Sedangkan masyarakat yang sehat atau pada zona aman (tidak terkena wabah), aktivitas pendidikan tentunya akan berjalan sebagaimana mestinya.

Islam merupakan agama sekaligus ideologi yang lengkap dan sempurna. Islam mengatur dan memberikan solusi segala persoalan dalam kehidupan manusia. Islamlah yang terlebih dahulu dibandingkan manusia jaman sekarang yang membangun pemikiran tentang karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah saat itu adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasinya, salah satu upaya Rasulullah SAW adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita.

Disini ditunjukkan paradigma negara dengan sistem Islam dipenuhi kebaikan dan keberkahan, serta bentuk-bentuk pengaturan sistem kehidupan yang solutif sepanjang jaman. Jika terjadi pandemi, sejak awal negara akan memisahkan orang yang sakit dan orang yang sehat. Berusaha keras agar penyakit yang berasal dari sumber awal tidak meluas ke wilayah lain. Sebab diantara tujuan syariah adalah menjaga jiwa.
Rasulullah SAW bersabda, “ Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa haq “ (HR. An Nasa’i dan at-Tirmidzi)

Dalam pandangan Islam nyawa manusia harus diutamakan, melebihi ekonomi ataupun yang lainnya. Karena itu jika terjadi wabah seperti wabah corona hari ini, maka negara akan melakukan tes dan tracing dengan cepat. Tes dan tracing ini penting sekali. Kelambanan dalam melakukan tes dan tracing ini berarti membiarkan masyarakat terkena wabah, dan semakin banyak masyarakat yang meninggal.

Begitu tes menunjukkan positif, maka harus segera dilakukan tracing. Dalam dua pekan harus dipastikan orang yang bersangkutan kemana saja dan bertemu dengan siapa saja. Orang-orang yang berinteraksi harus segera dilakukan tes, begitu seterusnya.
Orang yang terbukti positif harus segera diisolasi dan diobati. Disamping itu pusat wabah harus segera dilacak dan ditetapkan dengan cepat. Dengan begitu akan lebih mudah untuk menjaga secara ketat agar wabah tidak meluas ke seluruh wilayah .Disisi lain negara akan menjaga wilayah lain yang tidak masuk zona tetap beraktivitas dan produktif seperti biasa.

Disinilah pentingnya negara memiliki peta yang jelas, mana daerah yang merah, kuning, dan hijau, Pada daerah yang diisolasi, seluruh aktivitas harus diminimalkan sampai batas serendah-rendahnya. Daerah lain yang tidak terkena wabah tetap dijaga produktivitasnya di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Walhasil pendidikan dapat berjalan dengan normal, tanpa ada kekhawatir ditemukan klaster penularan di sektor ini.

Jika pandemi mengharuskan sampai adanya pembatasan di wilayah terinveksi, sehingga semua aktivitas publik termasuk pendidikan, harus dilakukan secara daring,maka Khalifah akan memastikan kegiatan belajar mengajar tersebut tetap efektif dilakukan. Materi pembelajaran tidak akan membuat guru dan siswa stres dan menjamin kualitas pendidikan tidak berbeda dengan dijalankan secara offline.

Karena itu negara akan menjamin sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran tersebut seperti pengadaan gadget yang layak bagi siswa maupun guru bagi yang belum memiliki. Pengadaan kuota gratis bagi peserta didik maupun pengajar. Membangun jaringan internet di seluruh pelosok negeri, dan mengadakan pelatihan bagi para pengajar untuk mengawal proses pembelajaran daring.
Maka masyarakat dan orang tua siswa tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena pelayanan negara dalam pendidikan secara daring maupun tidak akan didapatkan oleh siswa secara gratis dan memadai, serta tidak membedakan status sosial, kaya atau miskin, pintar atau biasa saja, muslim atau non-muslim.

Wallahu ‘alam bi shawab.

5
1
vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Latest News

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat?

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat? Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Penulis) Istilah golput atau golongan putih ini sudah...

More Articles Like This

0 0 vote
Article Rating
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x