33.8 C
Jakarta
Thursday, November 26, 2020

Pilkada Melawan Kotak Kosong, Perubahan Tetap Omong Kosong

Must Read

Dijemput Petugas Medis, Satu Guru Honorer Warga Ledug Banyumas Positif Covid-19

BANYUMAS – Seseorang warga Desa Ledug, Kecamatan Kembaran dijemput petugas medis. Penderita laki- laki berumur 36 tahun ini dijemput...

Murid SD Panambangan Cilongok Dibubarkan Saat Pelajaran Sedang Berlangsung

PURWOKERTO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Panambamgan pada Senin (23/ 11) pagi masih berjalan. Sesuai instruksi Bupati...

Apa itu Ghibah?

Hati-hati nih, musim pemilu musim ghibah ya? Saya juga harus ekstra waspada nih. Ghibah kan tidak harus lewat mulut....




Pilkada Melawan Kotak Kosong, Perubahan Tetap Omong Kosong

Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis Muslimah dan Pendidik)

Tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah atau Pilkada 2020 resmi ditutup September lalu. Hasil pencatatan sementara lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setidaknya ada 27 daerah yang kemungkinan hanya diikuti satu pasangan calon.

Fenomena Pilkada Calon Tunggal juga terjadi di Balikpapan. Hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran, hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Balikpapan, yakni Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menetapkan satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada Pilkada 2020.

Rahmad Masud -Thohari Aziz sebagai sebagai calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 dan akan melawan kotak kosong. Pasangan itu, didukung koalisi partai, dengan jumlah 40 kursi dari 45 kursi di DPRD. Yaitu Golkar 11 kursi, PDIP 8 kursi, Gerindra 6 kursi, PKS 6 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 3 kursi, PKB dan Perindo masing-masing 1 kursi.

Sebelum tahun 2015, realitas kemunculan calon tunggal di Pemilukada menuai pertanyaan dari berbagai pihak mengenai apakah Pemilukada akan dilanjutkan atau tidak, mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas tentang masalah tersebut.

Kemudian ada ajuan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akhirnya, setelah Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon Kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mensyaratkan partai atau gabungan partai bisa mengusung pasangan calon jika memiliki minimal 20 persen kursi DPRD. Sedangkan calon perseorangan wajib mengumpulkan dukungan antara 6,5-10 persen dari jumlah masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Melihat kenyataan calon tunggal sah secara konstitusional, karna perundang-undangan yang diberlakukan menyetujuinya tentu menjadi sebuah hal yang wajar ketika beberapa daerah terjadi Pemilukada melawan kotak kosong, termasuk di Balikpapan atau di Kutai Kartanegara. Namun, apakah cuma persoalan beratnya persyaratan yang diberlakukan saja?

Melalui sebuah Jurnal yang ditulis oleh Ahli Hukum Universitas Sriwijaya, ada beberapa alasan non yuridis pula yang ikut serta memunculkan calon tunggal dalam kontestasi Pemilu. Mulai dari proses pencalonan yang membutuhkan biaya tinggi, adanya politik uang, lemahnya daya saing dari kandidat dalam kompetisi politik, politik kepentingan elit politik dan kegagalan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada para kader.

Beberapa alasan yang diungkapkan para ahli hukum ini menarik untuk dibahas. Sebab, inilah yang akan membuka tabir bobroknya sistem perpolitikan yang diberlakukan sekarang. Dan sekalipun calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong, sejatinya hanya ada dua kemungkinan. Calon yang menguasai dukungan itu menang atau justru kotak kosong yang menang dan pemilu diulang kembali. Beginilah mekanisme pemilu apabila calon tunggal dinyatakan suaranya kurang dari lima puluh persen dibandingkan kotak kosong.

/ Pilkada Berpotensi Memperkokoh Politik Transaksional-Oligarki /

Ruh dasar ideologi kapitalisme adalah sekularisme yang sarat dengan nilai-nilai materialistik. Maka ketika kapitalisme diterapkan dalam negara, karakter utamanya adalah kekuasaan yang mengabdi pada materi. Kekuasaan dan pemerintahan yang terbentuk tidak jauh dari kepentingan-kepentingan para kapitalis yang menginginkan keuntungan besar dalam berbagai hal termasuk dalam momentum pemilihan kepala daerah.

Sehingga kita akan dapati bahwa demokrasi yang merupakan sistem politik yang berpijak di atas kapitalisme dengan asas materialistik juga membutuhkan biaya yang mahal. Untuk pencalonan saja butuh biaya tinggi atau dikenal dengan mahar politik. Apabila ingin diusung oleh partai tertentu maka ada biaya yang dikeluarkan dan tidak sedikit.

Kemudian, setelah pencalonan pun dilanjutkan dengan permainan politik uang oleh para kandidat. Ini juga sudah menjadi hal yang lumrah untuk mendapat dukungan besar dari rakyat maka ada permainan uang yang diberikan. Dengan harapan bahwa masyarakat yang menerima uang ‘panas’ tersebut memilih si kandidat. Ini turut buktikan demokrasi adalah sistem politik yang mahal.

Lalu, Pilkada kekinian yang memunculkan calon tunggal juga buah dari minimnya partisipasi kandidat lain karna melihat petahana telah meraih dukungan dari parpol yang besar. Ini menjadikan lawan politik kalah sebelum Pemilukada dilangsungkan. Sehingga Kita lihat banyak parpol yang bersikap oportunis atau pragmatis ketika menjelang Pemilukada.

Dan demokrasi tentu tidak lepas dari kepentingan elit politik. Segelintir elite yang didukung pemodal kuat, mampu berkuasa dengan menggunakan kendaraan demokrasi dan melahirkan oligarki. Demi kepentingan para elit dan pemilik modal maka semua menjadi halal, tidak dalam rangka mementingkan rakyat.

/ Lawan Kotak Kosong, Perubahan Omong Kosong /

Melihat kerusakan dan kekacauan yang terus berulang belum jua membuat umat sadar. Mereka masih meyakini bahwa demokrasi Indonesia masih bisa diperbaiki.

Terbukti dari fenomena calon tunggal pun melahirkan deklarasi kotak kosong seperti yang terjadi di halaman dome, Balikpapan. Ketua pelaksana menyatakan bahwa antusiasme pendukung kotak kosong cukup besar , mereka mengklaim butuh sosok baru, bukan pemimpin yang sudah ada. Dan ternyata gerakan ini mendapat dukungan. Berharap ada perubahan melalui kolom kosong saat Pilkada nantinya.

Padahal, telah jelas bahwa demokrasi yang merupakan ide dari ideologi kapitalisme memaknai politik hanya sekedar kendaraan untuk memenuhi syahwat kepentingan ekonomi para elite. Kekuasaan dijadikan alat untuk memuluskan berbagai kepentingan para pemilik modal, untuk melegitimasi kepentingan melalui perundang-undangan dan sebagainya. Ini adalah makna politik yang bathil yang menjadikan wajar lahir oligarki bahkan tirani.

Selain itu, adanya Praktik Pesta rakyat secara berkala adalah upaya untuk menancapkan hegemoni penjajah secara terus-menerus di negeri-negeri muslim. Kita dapati bahwa International Institute for Democracy Election Assistance (IDEA) menjadi lembaga pengawas terjadinya pemilu secara demokratis termasuk di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan berjalannya sesuai dengan konvensi internasional tentang HAM dan sebagainya.

Sehingga, ketika rakyat masih menjalankan praktik Pemilukada termasuk dengan calon tunggal melawan kotak kosong, meskipun boleh memilih kotak kosong tapi tidak akan membawa perubahan apapun. Praktik pemilu akan kembali diulang dalam bingkai yang sama. Kehilangan kepercayaan rakyat terhadap calon pemimpin atau oligarki bukan diarahkan memilih kotak kosong tapi memang harus dengan perubahan yang shahih.

Sehingga, menghentikan semua persoalan politik yang terjadi, baik masalah teknis pemilu hingga cengkeraman oligarki dalam nuansa politik transaksional demokrasi hanya bisa terjadi dengan meninggalkan sistem itu sendiri.

Islam memberikan solusi. Karena Islam sebagai sistem yang shahih berasal dari Allah ta’ala. Namun, dalam mengarahkan perubahan Islam tidak bisa dengan jalan demokrasi melainkan dengan jalan sesuai manhaj kenabian. Karna Rasulullah SAW telah memberikan khithah perubahan hakiki tanpa ajang kompromi tapi melalui thariqah umat, hingga akhirnya Islam bisa tegak sebagaimana di Madinah kala Rasulullah dan Para Sahabat menegakkannya. Wallahu a’lam bish shawab

5
1
vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Latest News

Dijemput Petugas Medis, Satu Guru Honorer Warga Ledug Banyumas Positif Covid-19

BANYUMAS – Seseorang warga Desa Ledug, Kecamatan Kembaran dijemput petugas medis. Penderita laki- laki berumur 36 tahun ini dijemput...

Murid SD Panambangan Cilongok Dibubarkan Saat Pelajaran Sedang Berlangsung

PURWOKERTO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Panambamgan pada Senin (23/ 11) pagi masih berjalan. Sesuai instruksi Bupati Banyumas, PTM oleh sekolah- sekolah...

Apa itu Ghibah?

Hati-hati nih, musim pemilu musim ghibah ya? Saya juga harus ekstra waspada nih. Ghibah kan tidak harus lewat mulut. Tapi bisa lewat BBM, Whatsapp,...

Rezeki Titipan Allah – AA Gym

Yang pertama, Surat Hud ayat 6, وَمَا مِنۡ دَآ بَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا وَ يَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ؕ كُلٌّ فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡ Dan tidak...

Ustadz Adi Hidayat, LC., MA : Ini Kisah Nyata! Tentang Kematian Seorang Pramugari

Ada pramugari Saat saya ke Bekasi, lalu dia mencoba hijrah. Dia mulai bergabung dengan pengajian. Dia bertemu teman karena Allah (Lillah) pada pertemuan pengajian...

More Articles Like This

0 0 vote
Article Rating
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x