33.8 C
Jakarta
Thursday, November 26, 2020

Omnibus Law Cilaka, Siapa Yang Sejahtera?

Must Read

Dijemput Petugas Medis, Satu Guru Honorer Warga Ledug Banyumas Positif Covid-19

BANYUMAS – Seseorang warga Desa Ledug, Kecamatan Kembaran dijemput petugas medis. Penderita laki- laki berumur 36 tahun ini dijemput...

Murid SD Panambangan Cilongok Dibubarkan Saat Pelajaran Sedang Berlangsung

PURWOKERTO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Panambamgan pada Senin (23/ 11) pagi masih berjalan. Sesuai instruksi Bupati...

Apa itu Ghibah?

Hati-hati nih, musim pemilu musim ghibah ya? Saya juga harus ekstra waspada nih. Ghibah kan tidak harus lewat mulut....




OMNIBUSLAW CILAKA, SIAPA YANG SEJAHTERA?

Tak ada angin, tak ada hujan. Di tengah pandemi covid-19 dan dampak-dampaknya masih terus berlangsung, tiba-tiba publik negeri +62 dikejutkan dengan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada hari Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja justru menuai aksi protes dari berbagai daerah dan berbagai kalangan, mulai dari komunitas pekerja dan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU yang baru disahkan. Aksi unjuk rasa terjadi secara serempak di sejumlah kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Medan, Makassar, Yogyakarta, Surabaya,Samarinda, Bontang, dan lainnya.

Derasnya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus Law terjadi bukan tanpa alasan. Sebelum disahkan, RUU Omnibus Law juga sudah mendapatkan protes terutama dari kaum buruh. Ada beberapa pasal kontroversial yang dinilai merugikan hak-hak pekerja, yaitu :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1 huruf b.
2. Pemberhentian kontrak kerja (Pasal 61 ayat 1 huruf c).
3. PHK sepihak (Pasal 151).
4. Berkurangnya hak pesangon (dihapusnya pasal 156 UU No.13 Tahun 2003).
5. Outsourcing atau alih daya Untuk peraturan dan syarat-syarat tentang outsourcing dihapus, sehingga outsourcing dilakukan bebas syarat. Serta penghapusan perlindungan bagi pekerja outsourcing. (Dihapusnya pasal 81 yang menyebutkan ketentuan Pasal 64 dan 65).
6. Penambahan jam lembur. (Pasal 78 ayat 1 huruf b UU No.13 tahun 2003).
7. Penghapusan hak istirahat dan cuti. (Dihapusnya Pasal 79 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus. Ketentuan mengenai cuti panjang diwajibkan untuk diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
8. Penghapusan upah minimum. (Pasal 81 poin 26 dan 27 UU Cipta Kerja).
9. Perekrutan TKA dipermudah. (Perubahan pasal Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003).

Masalah Perburuhan adalah Cacat Bawaan Sistem Kapitalisme
Selama ini, kondisi buruh di Indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi ini tidak lepas dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Dalam sistem ini, peran negara sebagai Ra’in (pengurus) umat dimandulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu para kapitalis. Negara hanya bertindak sebagai perantara saja.

Negara justru bermain mata dengan para pengusaha untuk mengeluarkan peraturan yang menguntungkan pengusaha. Hal ini tampak jelas dari sikap pemerintah yang “kebelet” agar RUU omnibus Law segera disahkan. Padahal draft UU Omnibus Law juga belum rampung, sedangkan salinan draft yang selama ini beredar sudah sangat jelas isinya banyak yang merugikan buruh.

Setelah ditelusuri, terungkap bahwa beberapa satuan tugas (satgas) dan panitia kerja (panja) yang dibentuk untuk omnibus Law adalah para pengusaha yang punya kepentingan besar terhadap UU ini, salah satunya adalah James Riyadi, pemilik Lippo Grup.

Ada juga 12 aktor intelektual dan pengusaha yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka, mereka juga merupakan bagian dari tim pemenangan Jokowi saat pemilu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga. (walhi.or.id, 10/2020)

Pengesahan UU Omnibuslaw juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan korporat asing di Indonesia. Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyebut, investor dari Singapura, HongKong, Amerika Serikat, dan Eropa sangat memantau perkembangan politik di Indonesia mengenai RUU ini. Terjadi perubahan tren investasi asing atau foreign direct investment (FDI) dari Cina beralih ke ASEAN. Setelah krisis ekonomi global tahun 2008, sebanyak 11 persen investasi asing global menyasar Singapura, menyusul Indonesia dan Vietnam.

Kebutuhan menciptakan iklim yang menguntungkan asing itulah yang mendasari pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR. Kabarnya, 143 perusahaan AS, Taiwan, Korea Selatan, HongKong, Jepang, dan Cina tengah berencana merelokasi investasi ke Indonesia. (Tempo.co, 16/09/2020)

Analisis Eric Stark Maskin, peraih Nobel Ekonomi 2007 menyebutkan, beberapa ekonom dunia meyakini kerja kontrak alih daya dan politik upah murah adalah prasyarat keunggulan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara pada era globalisasi.
Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bila globalisasi menjadi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan. Fenomena itu terjadi terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu upaya menaikkan pendapatan rata-rata tetapi justru menimbulkan masalah distribusi pendapatan. Namun keserakahan kapitalisme justru mengabaikan aspek keadilan pada pekerja demi memberikan keuntungan terbesar bagi para kapitalis.

Islam Mengatur Masalah Perburuhan

Mencermati secara lebih dalam berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada, maka masalah tersebut berpangkal dari persoalan pokok upaya pemenuhan kebutuhan hidup serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan ketenagakerjaan tidak mungkin dilepaskan dari kebijakan negara dalam bidang politik ekonomi. Masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat hubungan pengusaha dan pekerja, terdapat hukum-hukum yang menyangkut ijaratul ajir.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro yang disebut Politik Ekonomi Islam. Politik ini diterapkan Khilafah melalui berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kemampuan yang dimiliki.

Cara memperoleh pendapatan tidak hanya melalui penetapan hukum wajib mencari nafkah bagi laki-laki balig saja. Syariat Islam juga memiliki hukum-hukum lain yang sah dalam kepemilikan harta seperti hukum waris. Alternatif cara pemenuhan kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi tiap individu masyarakat yang tidak mampu memenuhinya, juga dipenuhi dengan tanggung jawab kerabat dan tetangga.

Hukum syariat tersebut mampu mencegah individu-individu masyarakat yang sedang dililit kebutuhan untuk berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menghinakan diri (meminta-minta). Pada saat masyarakat berpendapatan menengah bawah, termasuk buruh yang kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, kebutuhan energi, dan transportasi, Khilafah menjamin terselenggaranya penanganan masalah-masalah tersebut.

Beranjak pada masalah lain dalam ketenagakerjaan, sepenuhnya tergantung kontrak kerja (akad ijarah) antara pengusaha dan pekerja. Sebagaimana hukum akad, kontrak kerja sama harus memenuhi ridha wal ikhtiar. Artinya, kontrak yang terjadi yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi pihak lainnya.
Untuk mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontrak kerja, Islam memberlakukan hukum-hukum tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Jika masih ada perselisihan, Khilafah menyediakan wadah yang terdiri dari tenaga ahli (khubara’) yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan di antara keduanya secara netral.

Ada empat prinsip Islam untuk memuliakan hak-hak pekerja :
Pertama, kemerdekaan manusia.
Kedua, prinsip kemuliaan derajat manusia.
Ketiga, keadilan dan anti-diskriminasi.
Keempat, kelayakan upah pekerja. Upah atau gaji yaitu adil dan mencukupi kebutuhan hidupnya, bukan dengan standar UMK.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Sudah selayaknya umat Muslim sadar bahwa kesejahteraan yang didengungkan dalam omnibus kau bukan untuk masyarakat, melainkan kesejahteraan para kapitalis dan asing. Kesejahteraan yang nyata hanya bisa terwujud jika kita diatur oleh sistem Islam.
Wallaahu a’lam bishshawwab

Oleh : Dian Eliasari, S.KM.
Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif (AMK)

0
0
vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Latest News

Dijemput Petugas Medis, Satu Guru Honorer Warga Ledug Banyumas Positif Covid-19

BANYUMAS – Seseorang warga Desa Ledug, Kecamatan Kembaran dijemput petugas medis. Penderita laki- laki berumur 36 tahun ini dijemput...

Murid SD Panambangan Cilongok Dibubarkan Saat Pelajaran Sedang Berlangsung

PURWOKERTO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Panambamgan pada Senin (23/ 11) pagi masih berjalan. Sesuai instruksi Bupati Banyumas, PTM oleh sekolah- sekolah...

Apa itu Ghibah?

Hati-hati nih, musim pemilu musim ghibah ya? Saya juga harus ekstra waspada nih. Ghibah kan tidak harus lewat mulut. Tapi bisa lewat BBM, Whatsapp,...

Rezeki Titipan Allah – AA Gym

Yang pertama, Surat Hud ayat 6, وَمَا مِنۡ دَآ بَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا وَ يَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ؕ كُلٌّ فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡ Dan tidak...

Ustadz Adi Hidayat, LC., MA : Ini Kisah Nyata! Tentang Kematian Seorang Pramugari

Ada pramugari Saat saya ke Bekasi, lalu dia mencoba hijrah. Dia mulai bergabung dengan pengajian. Dia bertemu teman karena Allah (Lillah) pada pertemuan pengajian...

More Articles Like This

0 0 vote
Article Rating
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x