27.7 C
Jakarta
Saturday, January 23, 2021
Array

Din: Pemerintah RI Lemah Jika Berdalih Uighur Masalah Internal China

Must Read

Antara Banjir Dan Kegagalan Sistem Kapitalisme

Banjir Buah Kegagalan Sistem Kapitalisme Oleh: Devita Deandra (Aktivis Muslimah) Awal tahun 2021 ini di warnai duka dan bencana yang datang...

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat?

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat? Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Penulis) Istilah golput atau golongan putih ini sudah...

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi Oleh : Ummu Hanan (Aktifis Muslimah) Konsep kampus merdeka memunculkan pro dan kontra....




Prof Din Syamsuddin kembali menyampaikan penegasan dan penekanannya atas kasus-kasus diskriminasi terhadap Muslim Uighur di China.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menekankan kembali bahwa pemerintah Republik Indonesia harus angkat suara menyikapi kekerasan di negeri komunis tersebut.

“Penindasan, persekusi, dan berbagai tindak kekerasan atas Muslim Uighur di China adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata,” ujar Din dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Selasa (17/12/2018).

“Seyogianya Pemerintah Indonesia bersuara,” imbuh Din.

“Jika tidak dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya Pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

Din mengingatkan bangsa ini agar tidak tinggal diam menyikapi kejahatan dan penindasan terhadap Muslim Uighur, sebab hal ini terkait dengan keimanan seorang Muslim.

“Jika kita masih diam juga, betapa lemahnya iman kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Jangan karena investasi kita jadi bungkam. Jangan karena takut lidah kita kelu,” pungkas Din.

Sebelumnya, Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin, telah mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC).

Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Penindasan seperti itu, kata Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din dalam pernyataannya di Jakarta diterima hidayatullah.com, Senin (17/12/2018).

[hidayatullah]

0
0
vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Latest News

Antara Banjir Dan Kegagalan Sistem Kapitalisme

Banjir Buah Kegagalan Sistem Kapitalisme Oleh: Devita Deandra (Aktivis Muslimah) Awal tahun 2021 ini di warnai duka dan bencana yang datang...

More Articles Like This

0 0 vote
Article Rating
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x