24.7 C
Jakarta
Tuesday, January 26, 2021
Array

Komnas HAM Minta Kepolisian Tindak Aktor Pembubar Pengajian

Must Read

Antara Banjir Dan Kegagalan Sistem Kapitalisme

Banjir Buah Kegagalan Sistem Kapitalisme Oleh: Devita Deandra (Aktivis Muslimah) Awal tahun 2021 ini di warnai duka dan bencana yang datang...

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat?

Golput Meningkat, Demokrasi Menuju Sekarat? Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Penulis) Istilah golput atau golongan putih ini sudah...

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi

Kampus Merdeka: Kala Akademisi Tunduk pada Titah Korporasi Oleh : Ummu Hanan (Aktifis Muslimah) Konsep kampus merdeka memunculkan pro dan kontra....




Jakarta (wahidnews.com) – Desakan kepada pihak Kepolisian untuk menindak aktor di balik pembubar pengajian menguat. Maneger nasution yang merupakan Komisioner Komnas HAM, menekankan supaya polisi segera memproses aktor pembubaran pengajian Felix Siauw. Karena, hak pembubaran suatu kegiatan itu hanya dimiliki oleh aparat kepolisian, bukan ormas.

Justru ormas yang melakukan pembubaran pengajian disinyalir telah melanggar perppu ormas pasal 59 ayat 3 d :”Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

“Mestinya pihak kepolisian itu kemudian memeriksa siapapun pelaku dari aktor dari pembubaran itu. Dalam masalah hukum, Kepolisian negara tidak boleh tunduk kepada siapapun,” ujarnya kepada Kiblat.net di Gedung MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (07/11/2017).

“Tidak boleh kita berbeda pandangan kemudian kita mengambil peran negara,” katanya.

Menurutnya, jika ada perbedaan pandangan sesama warga negara, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik. Yakni melalui musyawarah, pendekatan melalui musyawarah itu menjadi hal penting

“Kalaupun tidak tercapai dengan musyawarah, ajukan proses hukum. Itulah mekanisme paling elegan,” tegasnya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan negara melakukan pelanggaran HAM. Pertama, melakukan suatu pelanggaran HAM itu sendiri, atau negara melakukan pembiaran sebuah pelanggaran HAM.

“Misalnya negara tau bahwa orang berkumpul itu hak asasi, tapi kemudian membiarkan hak asasi orang diganggu. Itu negara melakukan pelanggaran HAM dengan pembiaran,” pungkasnya.

0
0
vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

Latest News

Antara Banjir Dan Kegagalan Sistem Kapitalisme

Banjir Buah Kegagalan Sistem Kapitalisme Oleh: Devita Deandra (Aktivis Muslimah) Awal tahun 2021 ini di warnai duka dan bencana yang datang...

More Articles Like This

0 0 vote
Article Rating
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x