Pemerintah Diminta Buat Peraturan yang Jelas terkait Pemblokiran Situs

0
119
anggota komisi 1
Foto: Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta

WahidNews.com, Jakarta – Sejumlah media online mengalami pemblokiran oleh Kominfo beberapa waktu lalu karena dianggap bermuatan hoax dan menyebarkan konten ilegal. Media yang diblokir, notabene adalah media Islam.

Dalam hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, dalam penindakan media online, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas, agar stigma membungkam kebebasan berpendapat itu hilang.

“Ditakutkan karena tidak jelasnya peraturan dalam pemblokiran ini, maka beredar isu bahwa pemerintah membungkam kebebasan berpendapat,” ujarnya kepada Kiblat.net, Sabtu (07/01).

Ia berpendapat, bahwa selama ini dengan ketidakjelasan peraturan dalam pemblokiran ini, maka ada sebagian situs yang baik malah diblokir.

“Harus dibuat peraturan pemblokiran itu, nyatanya ada situs yang seharusnya diblokir tapi tidak diblokir, sedangkan yang baik-baik mestinya nggak diblokir malah diblokir,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi menilai, jika Media Pers Legal seharusnya tidak boleh dilakukan pemblokiran atau pembredelan.

“Jika memang pers, itu tidak boleh dibredel. Nggak bisa dibredel oleh pemerintah, jika memang pers. Artinya secara substansi dan secara legal formal masuk dalam pers,” terang Imam. (Sumber : kiblat.net)