Pakar Hukum : Kasus Archandra Tidak Bisa Disamakan dengan Habibie

0
377
arcandra tahar

JAKARTA (WahidNews) – Berita tentang kasus Archandra | Masalah kewarganegaraan yang menimpa Arcandra Tahar masih menjadi berita hangat di berbagai media. Dan sejumlah pihak menyamakan kedatangan Arcandra dengan Habibie, dalam hal kewarganegaraan.

Namun, menurut Nandang Sutrisno, Pakar hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa kasus Arcandra Tahar tidak bisa disamakan dengan Mantan Presiden Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie.

Pada 1974, Presiden Soeharto memang pernah meminta Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie, yang sudah tinggal lama di Jerman, untuk balik ke Indonesia.

Akan tetapi, pada saat itu, Habibie tidak berganti status kewarganegaraan, beliau masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), meskipun telah lama tinggal di Jerman.

”Jadi keliru, jika ada yang mengira kasus Arcandra ini sama dengan kasus Pak Habibie. Memang, Pak Habibie diminta pulang oleh Presiden Soeharto, tapi sebenarnya statusnya dia tetap sebagai warga negara Indonesia. Bukan sebagai warga negara Jerman atau warga kehormatan Jerman,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (16/8).

kasus archandra taharHal ini berbeda dengan kasus Arcandra, yang disebut-sebut sudah mengucapkan sumpah setia kepada Pemerintah Amerika Serikat dan memiliki paspor Amerika Serikat. Sementara BJ Habibie, ujar Nandang, sempat menolak penawaran warga negara dan warga negara yang diajukan oleh pemerintah Jerman.

”Jadi, dia (Habibie) tidak menerima itu. Jadi jelas kasusnya berbeda dengan Arcandra saat ini. Menurut saya menyamakan dua hal itu tentu keliru, karena posisinya waktu itu pak Habibie sudah menolak (warga negara Jerman),” katanya.

Sebelumnya, akibat adanya pertanyaan dari publik soal status kewarganegaraan Arcandra Tahar, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan memberhentikan alumni Intitut Teknologi Bandung (ITB) secara hormat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Presiden itu dibacakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara. M Pratikno, di Istana Negara, Senin (15/8) kemarin.

(republika/WN)