Ahok, Penistaan Agama dan Perbuatan Pidana

0
718
ahok penista agama

Tanggal 4 November 2016, telah terjadi peristiwa bersejarah di negeri yang mayoritas muslim atau bahkan merupakan sejarah terbesar pertama di dunia. Aksi damai, jihad konstitusional, demonstrasi atau apapun istilahnya, yang ditujukan untuk menuntut ‘penista agama’ agar diproses secara hukum karena diduga telah melakukan penistaan agama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat Islam dari berbagai latar belakang dan organisasi, dengan bermacam bendera dan atributnya, menjadi satu padu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah untuk memperjuangkan satu maksud yang sama.

Peristiwa tersebut juga menjadi ujian bagi negeri ini yang katanya menganut sistem demokrasi, karena demonstrasi sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan demokrasi. Seberapa-baikkah Indonesia menerapkan sistem demokrasi, bisa tergambar dari baik tidaknya pelaksanaan aksi damai tanggal 4 November ini. Negara demokrasi wajib memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum melalui demonstrasi turun ke jalan, tentu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LATAR BELAKANG AKSI DAMAI

Aksi ini dilatarbelakangi adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok. Pada tanggal 27 September 2016, Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversial dan mengusik ketenangan hati kaum muslimin, tidak hanya bagi umat Islam di Jakarta, melainkan juga di seluruh Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan melintas batas ke negara lain, karena Islam tidak pernah mengenal jarak batas agama.

Pernyataan Ahok yang menjadi dugaan delik penintaan agama adalah, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya…”

Pernyataan Ahok segera direspon oleh kaum muslimin dengan melaporkan dugaan penistaan agama ke kepolisian. Sikap semacam ini mungkin saja merupakan akumulasi umat Islam –khususnya di Jakarta—karena beberapa kebijakan Ahok sebelumnya dinilai melukai hati kaum muslimin dan mengusik ketenangan beribadah umat Islam. Contoh nyata adalah larangan Ahok terkait dengan ibadah qurban, seperti larangan menyembelih hewan qurban kecuali di tempat pemotongan hewan. Padahal selama ini praktik penyembelihan hewan qurban kaum muslimin Jakarta dilakukan di halaman masjid atau lingkungan masing-masing.

Beberapa pihak segera menempuh jalur hukum dengan melaporkan ucapan Ahok ke pihak yang berwajib, POLRI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa penyataan Ahok termasuk dalam kategori penistaan agama. Menindaklanjuti ‘permintaan’ pihak kepolisian, Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, bersama dengan Sekjen MUI Dr. H. Anwar Abbas, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan sikap terkait ucapan Ahok yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Berikut isi dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia:

“…maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

  1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
  2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
  3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
  4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
  5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

  1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
  3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
  5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

demo gantung ahokHal yang menjadi persoalan adalah, perkembangan proses hukum Ahok di tangan POLRI dinilai terlalu lambat oleh banyak tokoh agama dan didukung oleh kaum muslimin, baik di Jakarta maupun di luar ibu kota. Mereka menginginkan POLRI segera memproses Ahok –lebih tepat menangkapnya— agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Bola panas semakin liar seiring dengan moment Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017, dimana Ahok menjadi calon pentahana, yang akan bersaing dengan dua calon lainnya, Agus dan Anis.

Aksi demonstrasi menjadi pilihan ketika hukum masih bergerak pelan. Tanggal 21 Oktober 2016, aksi damai pertama yang meminta Ahok ditangkap terkait dugaan penistaan agama Islam pun digelar. Tidak hanya di Jakarta, beberapa kota di Indonesia juga menggelar aksi serupa.

Ahok telah meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Qur’an. Namun, hal itu dinilai tidak cukup karena hati umat Islam sudah terlanjur terluka dan secara hukum, penistaan agama bukan delik aduan tetapi delik biasa, sehingga permintaan maaf tidak serta merta menghentikan proses hukum.

Tanggal 4 November 2016, kaum muslimin kembali membanjiri jalanan dari Masjid Istiqlal hingga Istana Merdeka dengan tujuan yang sama, tangkap Ahok. Aksi kali ini tidak hanya sebatas kaum muslimin di Jakarta, namun dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tidak mempersoalkan jarak, waktu dan biaya, namun bagi mereka membela agama adalah harga mati yang tak boleh ditawar. Dan untuk pertama kalinya, kaum muslimin dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang bersatu-padu membentuk satu kekuatan massa yang luar biasa.

UCAPAN AHOK MENURUT HUKUM PIDANA

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Pasal tersebut telah jelas dan terang merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik aduan, terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, misalnya pencurian dalam keluarga dan pelecehan seksual. Delik ini bisa ditarik kembali oleh pelapor karena adanya perdamaian atau alasan lainnya. Sedangkan delik biasa –atau bisa juga disebut kriminal murni— meliputi semua jenis tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan proses hukumnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Misalnya pembunuhan, meskipun keluarga korban sudah memaafkan pelaku, namun proses hukum harus tetap berjalan.

Pasal 156a KUHP merupakan delik biasa, sehingga meskipun Ahok meminta maaf, proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun ada perdamaian antara Ahok dengan perwakilan umat Islam, pihak berwajib harus tetap meneruskan proses hukum yang ada karena tindakan yang dilakukan oleh Ahok diduga masuk dalam delik biasa, sampai dengan adanya putusan hakim yang bersifat inkracht.

Dilihat dari isi Pasal 156a KUHP, Ahok dikatakan telah melakukan penistaan agama apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa unsur suatu perbuatan dianggap sebagai penistaan agama. Pertama, unsur “barangsiapa”. Unsur ini menunjuk kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang diduga dilakukannya. Dalam kasus ini, Ahok merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya karena perbuatannya yang diduga dimungkinkan memenuhi unsur penistaan agama, sementara tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan demikian, Ahok masuk dalam unsur ‘barangsiapa’.

Kedua, dengan sengaja. Dalam Crimineel Wetboek tahun 1809 menjelaskan, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang.”

Petunjuk yang lebih dekat terdapat dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.” Dengan kata lain, sengaja diartikan sebagai ‘dikehendaki dan diketahui’. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja artinya orang tersebut menghendaki apa yang diperbuat dan mengetahui apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibatnya. Jika sebatas ini pengertiannya, apa yang diucapkan oleh Ahok memenuhi unsur ‘dengan sengaja’, karena Ahok secara sadar mengucapkan kata-katanya dan mengetahui apa yang dikatakan, serta mengetahui akibat yang bisa timbul dari perkataannya.

Ada dua teori terkait dengan unsur sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak menyatakan bahwa inti kesengajaan berupa kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan menyebutkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan teori kehendak, sangat mungkin Ahok memiliki kehendak untuk menyatakan ucapan tersebut, karena ucapannya terkait dengan memilih dan tidak memilih dalam pilkada, sementara ia sebagai calon pentahana dalam pilkada. Artinya, ada kaitan ucapan Ahok dengan peristiwa pra-pilkada, sehingga ucapan itu merupakan bagian dari kehendaknya selaku subyek yang memiliki kepentingan terhadap pilkada, sedangkan orang-orang yang mendengarkan pernyataan Ahok –di kepulauan seribu—merupakan calon pemilih dalam pilkada DKI Jakarta. Korelasi ini menunjukkan kemungkinan adanya kehendak cukup besar dan nyata.

Berdasarkan teori pengetahuan, sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Ahok sebagai orang dewasa, berpendidikan dan calon pentahana dalam pilkada, mengucapkan kalimat yang diduga menista agama dengan sangat tenang dan santai, tanpa ada tekanan atau paksaan. Apalagi Ahok dikenal sebagai pribadi yang keras, temperamental dan sering mengucapkan kata-kata cacian. Jadi, sangat dimungkinkan Ahok mengetahui apa yang diucapkan dan memiliki bayangan atau gambaran akan apa yang terjadi akibat ucapannya. Dengan demikian, unsur ‘dengan sengaja’ dimungkinkan terpenuhi –dan tentu kepastian terpenuhinya unsur delik diputuskan oleh hakim.

Ketiga, unsur ‘di muka umum’. Di muka umum dapat diartikan dilakukan di hadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Di muka umum tidak diartikan harus di tempat umum, melainkan lebih ditekankan pada orang banyak atau beberapa orang. Ini jelas terpenuhi secara fakta karena apa yang diucapkan Ahok terjadi di muka umum, bukan dalam diskusi personal. Apalagi ada video yang membuktikan kejadian ini, sehingga semakin diketahui oleh umum bahwa ucapan Ahok terjadi di sekitar beberapa orang.

Keempat, unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Pernyataan Ahok yang menyinggung soal surat Al Maidah ayat 51 merupakan suatu hal yang mencemarkan agama Islam. Pernyataan itu menunjukkan Ahok mengeluarkan perasaannya, yaitu dengan ucapan. Apalagi merangkainya dengan kata “dibohongin pakai Al Maidah 51”, akibatnya dapat melukai hati umat Islam.

Ada dua pengertian dalam kalimat tersebut, Pertama, bermakna orang-orang dibohongi dengan menggunakan Al Maidah ayat 51. Kedua, bermakna orang-orang (para ulama) membohongi orang lain dengan menggunakan Al Maidah ayat 51. Kedua makna tersebut bagian dari menghina –baik yang dihina Al Qur’an atau ulama— karena baik makna ‘Al Maidah yang membohongi’ atau makna ‘orang-orang (para ulama) yang membohongi’, keduanya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam, apalagi yang mengucapkannya bukan seorang muslim.

Sisi hukum memang memungkinkan Ahok diproses secara hukum, apalagi ada pasal yang menjadi acuannya. Umat Islam menunggu pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum, meski pelakunya adalah seorang gubernur, karena hukum tidak memandang orang dan tidak seharusnya hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Adagium yang harus dijunjung tinggi oleh para penegak hukum adalah, fiat justitia et pereat mundus, tegakkan keadilan walaupun dunia hancur.

Umat Islam menunggu reaksi cepat aparat kepolisian, namun jika proses hukum berjalan lambat atau bahkan berhenti, maka pantaskah disalahkan jika kaum muslimin menuntut keadilan dengan cara mereka sendiri?!

Ditulis oleh Even Kurniawan, S.H., M.H., di hari bersejarah, 4 November 2016.